Anggaran Kereta Cepat Bengkak ,BUMN Sebut Beberapa Faktor

Anggaran proyek Kereta Cepat Indonesia-China alias KCIC bengka digadang-gadang penyebabnya adalah Pandemi Covid-19.  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga menyebutkan tak hanya faktor Korona, namun beberapa kondisi lain yang turut membuat anggaran proyek mengalami pembengkakan.

Anggaran Kereta Cepat Bengkak ,BUMN Sebut Beberapa Faktor
Anggaran Kereta Cepat Bengkak ,BUMN Sebut Beberapa Faktor

Anggaran proyek Kereta Cepat Indonesia-China alias KCIC bengka digadang-gadang penyebabnya adalah Pandemi Covid-19.  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga menyebutkan tak hanya faktor Korona, namun beberapa kondisi lain yang turut membuat anggaran proyek mengalami pembengkakan.

"Problem-nya adalah Korona datang, dan kita ingin pembangunan tepat waktu. Korona datang membuat beberapa hal menjadi terhambat," ujar Arya dalam keterangannya, Sabtu (9/10).

Terganggunya arus kas alias cash flow dari salah satu pemegang saham proyek, yakni Wijaya Karya (WIKA) menjadi salah satu masalah yang tengah dihadapi. Proyek pembangunan kereta cepat ikut terhambat atas kondisi tersebut.

Selain itu, perusahaan Kereta Api juga dihadapkan pada masalah penurunan penumpang kereta, alhasil PT KAI tidak bisa menyetor dananya seperti yang mereka siapkan dalam perencanaan tanpa ada pandemi Covid-19. Hal yang sama juga dialami oleh para pemegang saham lainnya seperti Jasa Marga dan PTPN.

Berbagai faktor tersebut membuat proyek kereta cepat dengan rute perdana Jakarta-Bandung dibantu pembangunannya oleh pemerintah yang turut turun tangan agar proyek tersebut bisa terlaksana dan tepat waktu. Saat ini pelaksanaan dan progres kereta cepat itu hampir 80%.

Sebagai salah satu sumber pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengizinkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Restu diberikan di tengah membengkaknya kebutuhan anggaran proyek kerja yang mencapai sekitar US$ 1,9 miliar atau setara Rp 27 triliun.

Kebijakan tersebut diteken Jokowi pada 6 Oktober yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang untuk mengubah Peraturan Nomor 107 Tahun 2015. Dalam pasal 4 Perpres tersebut dijelaskan bahwa pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan pengerjaan proyek kereta cepat dapat bersumber dari penerbitan obligasi, pinjaman konsorsium, dan pendanaan lain yakni Pembiayaan APBN. 

Seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PTPN VIII menjadi jejeran konsorsium BUMN yang terlibat. Melalui Perpres tersebut, Jokowi juga mengubah pimpinan konsorsium dari Wijaya Karya menjadi KAI.

Penyertaan modal kepada pimpinan konsorsium untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium. Ini dilakukan untuk pemenuhan kekurangan kewajiban penyetoran modal (base equity) perusahaan patungan dan/atau memenuhi kewajiban perusahaan patungan akibat perubahan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Adapun jika terjadi kenaikan biaya, pimpinan konsorsium BUMN dapat mengajukan permohonan dukungan pemerintah kepada Menteri BUMN dengan menyertakan dampak terhadap kelayakan proyek.  Menteri BUMN kemudian akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan review secara menyeluruh terhadap perhitungan kenaikan dan dampaknya pada kelayakan proyek. Menteri BUMN kemudian akan menelaah hasil review BPKP dan menyampaikannya pada komite.

Kebutuhan dana untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diketahui membengkak (cost overrun), sekitar US$ 1,9 miliar dari estimasi awal US$ 6,1 miliar atau sekitar Rp 87 triliun. Namun dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan PT KAI diketahui, biaya yang dibutuhkan mencapai US$ 8 miliar atau sekitar Rp 114 triliun.

Estimasi kenaikan biaya tersebut berdasarkan perhitungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan konsorsium pengerjaan proyek tersebut. Kenaikan biaya terbesar berasal dari anggaran untuk engineering, procurement and construction (EPC) yang mencapai US$ 600 juta sampai US$ 1,2 miliar.

Setelah persoalan pembengkakan biaya dan izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), WIKA sempat dikabarkan mundur sebagai pimpinan proyek dan digantikan PT Kereta Api Indonesia.  Beragamnya persoalan itu turut membuat kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung semakin dipertanyakan.