Ini Alasannya Komnas HAM Tolak Hukuman Mati untuk Pemerkosa 13 Santriwati Dituntut

Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberikan tuntutan hukuman mati yang diberikan kepada Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santriwati di Bandung. Namun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak setuju atas putusan tersebut. Komnas HAM menilai hukuman yang bisa diberikan kepada terdakwa paling berat ialah seumur hidup.

Ini Alasannya Komnas HAM Tolak Hukuman Mati untuk Pemerkosa 13 Santriwati Dituntut
Ini Alasannya Komnas HAM Tolak Hukuman Mati untuk Pemerkosa 13 Santriwati Dituntut

Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberikan tuntutan hukuman mati yang diberikan kepada Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santriwati di Bandung. Namun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak setuju atas putusan tersebut. Komnas HAM menilai hukuman yang bisa diberikan kepada terdakwa paling berat ialah seumur hidup.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, hukuman mati bertentangan dengan prinsip HAM. Menurutnya, hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun atau non derogable rights.

Selain itu, Komnas HAM juga tidak setuju atas tuntutan hukuman kebiri kepada Herry Wirawan. Hukuman kebiri juga dianggap Komnas HAM tidak sejalan dengan prinsip HAM.

Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa belasan santriwati di Bandung, dengan hukuman mati dan hukuman tambahan kebiri.

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jabar di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (11/1/2022).

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N Mulyana mengatakan, terdakwa Herry Wirawan hadir langsung di PN Bandung saat agenda pembacaan tuntutan.

Menurut Asep, tuntutan tersebut sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 yentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Selain itu, JPU meminta identitas terdakwa dibuka kepada publik dan membayar denda Rp 500 juta ditambah restitusi untuk korban sekira 300 juta yang sempat diminta oleh LPSK kepada majelis hakim pada persidangan sebelumnya.

Asep menjelaskan apa yang dituntut tersebut diharapkan bisa membuat efek jera. Selain itu, hal ini merupakan bentuk komitmen Kejati Jabar dalam penanganan kasus yang menjadi perhatian publik.