Wapres Buka Suara: Minta Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Di masa sulit ini, agar rakyat tetap dapat beraktivitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, negara berkewajiban menjaga keselamatan rakyat dari penularan wabah sekaligus menjaga. Oleh karena itu diperlukan cara yang tepat guna menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan nasional dan kepentingan ekonomi nasional dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, salah satunya melalui reformasi di bidang legislasi dan regulasi.

Wapres Buka Suara: Minta Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
Wapres Buka Suara: Minta Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Situasi krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan terjadi karena pandemi Covid-19. Di masa sulit ini, agar rakyat tetap dapat beraktivitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, negara berkewajiban menjaga keselamatan rakyat dari penularan wabah sekaligus menjaga. Oleh karena itu diperlukan cara yang tepat guna menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan nasional dan kepentingan ekonomi nasional dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, salah satunya melalui reformasi di bidang legislasi dan regulasi.

“Saya mengharapkan agar Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dapat lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi yang diperlukan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Seminar Nasional dalam rangka Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 secara virtual, Selasa, 12 Oktober 2021.

Wapres menyampaikan bahwa reformasi regulasi tersebut harus menjalankan asas aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif dalam acara yang bertema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengekselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” ini. Sehingga, dapat terjadi keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi masyarakat yang berujung pada terlindunginya kesejahteraan umum.

Wapres pun memaparkan beberapa contoh reformasi regulasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa instansi pemerintah di masa darurat pandemi Covid-19, pada kesempatan yang sama. Contoh tersebut diantaranya Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, Peraturan OJK yang memberikan keringanan kewajiban mengangsur bagi kreditur perbankan dan lembaga keuangan, dan peraturan persaingan usaha oleh KPPU dalam hal tertentu.

Wapres berharap, contoh-contoh tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai peraturan perundangan lainnya yang akan disusun ke depan.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia berharap, Peringatan HDKD Tahun 2021 ini dapat menjadi motivator bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia untuk terus memberikan kontribusi sesuai bidangnya masing-masing.